BERAS DAN REVITALISASI PERTANIAN

BERAS DAN REVITALISASI PERTANIAN

Oleh : Erizal Jamal

            Keinginan pemerintah untuk menata kembali pembangunan pertanian secara menyeluruh melalui upaya Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang akan dicanangkan  oleh Presiden pada tanggal 11 Juni nanti,  merupakan suatu angin segar bagi  upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Setelah selama ini mereka  hanya jadi alat produksi dan pelengkap dalam pelaksanaan pembangunan secara umum. Berbagai peringatan telah dilontarkan banyak  kalangan agar program ini tidak terjebak dalam retorika politik dan jadi proyek departemen teknis semata ( Kompas 17 Mei 2005).

            Belajar dari beberapa program sejenis dimasa lampau, seperti Gerakan Mandiri Padi, Palawija dan Jagung (GEMA PALAGUNG) serta upaya pencetakan sejuta hektar lahan sawah di Kalimantan, ada beberapa kesalahan mendasar yang telah dilakukan, sehingga program sejenis mengalami kegagalan. Kesalahan terbesar adalah menjadikan upaya  pemenuhan kecupan produksi bahan pangan pokok, dalam hal ini beras, sebagai tujuan utama  dengan mengabaikan berbagai keragaman yang kita punyai sebagai bahan pangan pokok. Kedua, berbagai program sebelumnya kurang menyentuh upaya pemberdayaan petani apalagi peningkatan kesejahteraan mereka.

            Wilayah kepulauan Indonesia yang awalnya didominasi oleh hutan tropik basah, memiliki keunggulan komparatif dalam usaha perkebunan dan buah-buahan tropis. Belanda memahami kondisi ini dan mereka mengembangkan berbagai jenis usaha perkebunan, sehingga kita dikenal sebagai eksportir utama beberapa komoditi perkebunan. Berbeda dengan Thailand, Vietnam dan Myanmar yang berada di wilayah continental,  yang dominan berupa hamparan luas yang subur di beberapa delta sungai besar, merupakan basis bagi produksi beras sehingga mereka memiliki keunggulan komparatif dalam produksi beras.

 Masalahnya, karena salah urus, apa yang telah menjadi keungulan komparatif kita diwaktu lalu tidak dikelola dengan baik, dan perhatian utama lebih diberikan pada program pemenuhan kebutuhan pangan. Sehingga kita dikalahkan oleh Negara yang secara ekologi tidak memiliki keunggulan komparatif dalam produksi komoditi perkebunan. Produksi karet kita disalib oleh Thailand pada awal tahun90-an, demikian juga kasusnya dengan kopi, produksi kita sekarang berada dibawah Vietnam. Ironisnya lagi, kita tetap dalam posisi sebagai  importir utama beras  dunia

Ketergantungan Pada Beras

Menurut penulis hal yang pertama perlu  mendapat perhatian adalah masalah ketergantungan sebagian besar masyarakat kita terhadap beras. Berdasarkan data tahun 2000, tingkat konsumsi beras  masyarakat Indonesia  rata-rata sekitar 154 kilogram perkapita/tahun. Sebagai perbandingan pada saat yang sama konsumsi perkapita/tahun Thailand, sebagai salah satu produser utama beras di dunia, hanya 101 kilogram dan Malaysia  88 kilogram. Selama tingkat konsumsi perkapita kita masih seperti saat ini, maka sebagian besar energi yang ada di departemen teknis seperti pertanian, akan diserap oleh persoalan beras.

Sementara itu dari sudut pandang teknologi, apa yang dihasilkan oleh petani kita saat ini di beberapa sentra produksi padi, boleh dikatakan sudah mendekati batas frontier yang bisa dicapai di tingkat lapang. Satu kajian menarik yang dilakukan oleh Mahabub Hossain dari International Rice Research Institute (2002) terlihat bahwa secara rata-rata produktivitas usahatani padi dilahan irigasi  di Indonesia sudah mencapai 6,4 ton/hektare, dan kedua tertinggi di Asia Timur dan Tenggara setelah China (7,6 ton/hektar). Potensi peningkatan produktivitas hanya sekitar 0,5 – 1,0 ton/hektar, itupun dengan penambahan input yang lebih mahal.

Dari sudut konsumsi, selain tingkat konsumsi perkapitanya terus menunjukkan peningkatan, dari sekitar 105 kg/kapita/tahun (1971) menjadi sekitar 154 kg/kapita/tahun (2000),  cakupan wilayah yang konsumsinya ekslusif beras juga meningkat. Berdasarkan hasil penelitian Handewi P. S. Rachman (2001), dari Puslitbang Sosek Pertanian, jika pada tahun 1979 hanya ada 3 propinsi yang ekslusif  mengkonsumsi beras, maka pada tahun 1996 meningkat jadi 11 propinsi dan saat ini boleh dikatakan hampir semua propinsi di Indonesia konsumsinya ekslusif beras.

Pemerintah melalui berbagi programnya, berperan dominan dalam membuat keadaan seperti di atas. Pertama  dengan menjadikan beras sebagai komoditas politis, perhatian terhadap beras melebihi dari proporsi yang seharusnya dan secara tidak langsung ini menjadikan komoditi lain menjadi inferior, kurang bergengsi untuk mengkonsumsinya. Kedua, berbagai program pemerintah sebelumnya, seperti pengadaan beras untuk pegawai negeri dan pengadaan beras untuk  penangulangan kelaparan dan raskin, makin memasyarakatkan konsumsi dan ketergantungan masyarakat terhadap beras dan menutup peluang pengembangan komoditi substitusinya .

Terakhir, salahnya pendekatan dalam upaya peningkatan penganeka ragamanan pangan. Program penganekaragaman pangan selama ini, justru dirahkan untuk  golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, yang secara teoritis justru akan meningkatkan konsumsi berasnya bila penghasilannya meningkat, karena mereka memandang komoditi pangan lain sebagai barang inferior. Seharusnya program ini diarahkan pada masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, yang secara alamiah memang sudah mengurangi konsumsi berasnya.

Berdasarkan gambaran di atas, maka sejalan dengan upaya pencanangan revitalisasi pertanian, pemerintah seharusnya juga memasyarakatkan upaya diversifikasi pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap beras. Upaya ini sudah seharusnya menjadi gerakan yang berkelanjutan di tingkat nasional,regional dan daerah, dan tidak hanya jadi gerakan sesaat pada kegiatan tertentu saja. Untuk memulainya diperlukan adanya contoh dari  para pemimpin kita. Seandainya saja dalam acara-acara resmi di istana, di gubenuran  atau di departemen di sepakati tidak ada nasi pada menu utamanya, maka ini jelas akan jadi suatu contoh yang baik bagi masyarakat banyak.

Upaya ini tentunya perlu ditopang oleh pengembangan jenis pangan non-beras, dengan memperhatikan faktor psikologis masyarakat terhadap makanan serta tetap terjaminnya kecukupan bahan esensial utama bagi tubuh. Hal-hal yang berkaitan dengan rasa dan  penampakan makanan pada saat dihidangkan perlu mendapat perhatian. Beberapa jenis makanan yang secara tradisional telah lama dikembangkan sebagai menu utama di beberapa daerah, seperti sagu dan ubi jalar, namun sekarang menghilang karena kalah gengsi dengan beras perlu ditengok kembali.

Bila gerakan ini berhasil dan katakanlah separoh dari masyarakat Indonesia bisa mengurangi rata-rata konsumsi berasnya sebesar 5 kilogram setahun, itu sama artinya dengan mengurangi kebutuhan beras 0,5 juta ton/tahun dan ini angka yang sangat berarti bagi pihak yang terkait dengan masalah perberasan.  Keberhasilan gerakan ini tidak saja akan mengurangi ketergantungan terhadap beras, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah akan merangsang pengembangan  komoditi pangan lain yang selama ini belum dikembangkan secara maksimal, seperti ubi-ubian, sagu, dan palawija. Serta membagi energi di departemen teknis untuk lebih memberikan perhatian pada komoditi yang secara ekologi dan geografis kita mempunyai keunggulan komparatif.

Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

            Hal kedua yang perlu mendapatkan perhatian adalah upaya peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan petani. Kegiatan penyuluhan agar lebih difokuskan pada upaya pendampingan petani, dalam  mengembangkan kemandirian mereka untuk dapat menolong dirinya sendiri. Karena itu pendekatan dalam revitalisasi pertanian seharusnya tidak lagi berdasarkan komoditi, tetapi pada pendekatan wilayah  dengan mengembangkan semua potensi yang ada di wilayah tersebut.

 Sebagai contoh untuk wilayah yang dominan sebagai sentra produksi padi, upaya revitalisasi seharusnya bukan dimaksudkan agar kegiatan usahatani mampu menyerap lebih bayak tenaga kerja, tetapi justru sebaliknya bagaimana mendorong petani keluar dari kegiatan usahatani.

            Sebagai gambaran, untuk wilayah sekitar pantai utara Jawa, dengan rata-rata pemilikan lahan sawah sekitar 0.4 hektar, petani hanya mendapatkan hasil kotor sekitar Rp 650,000 untuk lebih dari 3 bulan usaha (Kompas 27 April 2005). Keadaan ini menyebabkan kegiatan pertanian di wilayah ini sulit diandalkan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup petani. Bagaimana mau sejahtera bila untuk makan sehari-hari saja masih jadi persolan pokok bagi sebagian besar petani, sehingga daerah ini termasuk ring satu pemasok wanita luru duit di kota-kota besar karena kemiskinan mereka (Kompas, 24 April 2005).

Dalam kasus ini upaya revitalisasi justru diarahkan untuk menciptakan peluang usaha di luar usahatani dan mengurangi tekanan terhadap lahan. Persoalannya sekarang, dengan dominannya wilayah ini hanya menghasilkan padi, agak sulit mengembangkan usaha lanjutan yang terkait dengan usahatani padi, karena kaitan kedepannya tidak banyak.  Karena itu pemberdayaan petani  melalui pendampingan, diharapkan  dapat melihat berbagai peluang usaha lain di sekitar mereka, tentunya dengan mengaitkannya dengan sumberdaya yang tersedia , serta pasar potensial yang bisa dimasuki. Pemerintah dalam hal ini, tinggal memfasilitasi dengan permodalan melalui kredit dan prasarana pendukung melalui infrastruktur.

 Upaya ini memang tidak akan mendatangkan hasil segera, namun bila pemerintahan saat ini, sudah bisa meletakkan dasar bagi pengembangan upaya ini, tentu kita boleh berharap banyak kearah perbaikan. Selain itu kita perlu membiasakan membuat perencanaan yang matang terhadap semua program yang bersifat massal seperti upaya revitalisasi saat ini. Pemerintah minimal perlu menerapakan n-2 pada setiap programnya, dua tahun persiapan bagi upaya pemberdayaan yang berkelanjutan  jauh lebih baik dari pada program instant yang hanya jadi  proyek pasar malam tanpa bekas, seperti yang selama ini dilakukan.

(Erizal Jamal adalah Ahli Peneliti Utama pada Puslitbang Sosek Pertanian, Balitbang Deptan)