Konferensi Para Pembantu Rumah Tangga

Konferensi Para Pembantu Rumah Tangga

Oleh : Erizal Jamal dan Maesti Mardiharini

           

Judul di atas bukan mengada-ada, tetapi merupakan suatu agenda nasional di Philippina, yang menyelenggarakan ‘Domestic Helpers’ Summit pada tanggal 21-23 September yang lalu. Acara yang  dibuka oleh Menteri Luar Negeri Philippina ini, mendapat sokongan penuh dari Presiden Gloria Macapagal Arroyo. Kegiatan yang diorganisir oleh para pembantu rumah tangga yang bekerja di luar negeri, organisasi para pekerja, NGO dan pemerintah Philippina ini dimaksudkan untuk memperkuat komitmen pemerintah dan berbagai kalangan untuk mendorong peningkatan mutu pekerja dan upaya perlindungan pekerja selama di luar negeri.

Upaya Pemerintah                                             

Dengan perkiraan sekitar 8 juta tenaga kerja Philippina yang bekerja di luar negeri saat ini, sekitar delapan puluh persen diantaranya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pemerintah Philippina  memahami betul berbagai keterbatasan yang mereka miliki dalam hal penciptaan lapangan kerja di dalam negeri, sehingga pengiriman tenaga kerja keluar negeri merupakan salah satu program utama pemerintah.

Berbagai program telah mereka kembangkan untuk memberikan kemudahan bagi calon pekerja yang hendak berangkat ke luar negeri. Selain kemudahan dalam administrasi keberangkatan, beberapa kredit lunak juga tersedia bagi para calon pekerja, sehingga mereka tidak terjerat utang pada pihak ketiga sebelum berangkat, seperti yang banyak dialami tenaga kerja Indonesia. Berbagai pelatihan dan training juga tersedia sampai ditingkat Barangay (setingkat desa di kita). Aspek perlindungan para pekerja juga mereka perjuangan secara maksimal, dengan menugaskan perwakilan negara untuk melakukan pendekatan pada negara penerima secara maksimal. Tentu kita semua masih ingat bagaimana Presiden Arroyo menarik tentaranya dari Iraq hanya untuk membebaskan seorang pekerjanya yang ditawan oleh para pejuang Iraq.

 Penghargaan terhadap pekerja dibuktikan dengan menetapkan para pekerja sebagai pahlawan pembangunan, dan bila ada kasus pekerja yang meninggal di luar negeri, jenazahnya diperlakukan seperti layaknya pahlawan negara, dan dalam banyak kasus Presiden akan menyempatkan sowan pada keluarga yang kemalangan.

Pemerintah dibantu oleh pihak Perbankan Nasional mengembangkan berbagai inovasi, yang memudahkan para pekerja mengirim uangnya dari luar negeri. Philippines National Bank  membuka cabangnya di hampir semua wilayah tujuan para pekerja, dan membuka kantor kasnya di kantong-kantong pemukiman para pekerja. Berbagai inovasi dikembangkan pemerintah untuk mendorong para pekerja membelanjakan uangnya di dalam negeri, salah satunya dengan mengembangkan Pusat Perbelanjaan yang menyediakan barang impor bebas pajak, yang khusus diperuntukkan bagi para pekerja yang baru pulang. Pusat perbelanjaan semacam ini dapat dijumpai di sekitar bandara  dan di beberapa kota besar.

Faktor Pendukung

Banyak hal  yang mendukung bagi berkembangnya pemanfaatan tenaga kerja Philippines di luar negeri, selain penguasaan bahasa inggris mereka yang rata-rata baik, pengembangan berbagai program studi di berbagai lembaga pendidikan juga disesuaikan dengan permintaan pasar tenaga kerja. Saat ini hampir di semua universitas besar membuka jurusan perawatan dan kebidanan, karena permintaan terhadap tenaga ini sedang boom diberbagai kawasan. Isu terhangat saat ini di Philippina berkaitan dengan masalah standarisasi mutu lulusan, banyak pihak menggugat beberapa universitas atas kelayakan mereka dalam menyelenggarakan pendidikan perawatan dan kebidanan. Bila tidak segera distandarisasi dikuatirkan ini akan menurunkan mutu pekerja mereka di luar negeri, dan mengurangi daya saing mereka dengan negara lain

 Dari sisi budaya mereka tidak banyak mengalami kegoncangan budaya, karena  sejak dari sekolah dasar mereka  telah dipersiapkan untuk menjadi warga dunia, dengan mengembangkan nasionalisme dalam arti luas. Termasuk kelonggaran bagi yang menginginkan mempunyai dua kewarganegaraan. Penghargaan masyarakat dan pemerintah terhadap semua warga  Philippina, adalah sama bagaimanapun status kewarganegaraannya.

 Selain itu, mereka tidak memandang pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri sebagai suatu hal yang hina. Teman kami yang sama-sama mahasiswa pascasarjana dengan antusias dan tanpa malu-malu bercerita tentang ibunya yang bekerja sebagi pembantu rumah tangga di Saudi Arabia, dan tentang Islam yang dia diketahui  dari ibunya.

Semua kalangan mendukung program ini termasuk para akademisinya. dalam salah satu dialog non-formal penulis dengan  Dr. Luis Rey Velasco, guru besar entomology yang baru saja terpilih sebagai Rektor University of The Philippines Los Banos, secara bergurau dia menyatakan “Philippina  tidak perlu melaksanakan keluarga berencana (KB) karena membutuhkan banyak pekerja untuk dikirim keluar negeri”,  ungkapnya menanggapi kontroversi antara pimpinan agama dan pimpinan negara tentang KB di Phillipina. Dia merujuk, bahwa ada kecenderungan orang muda di Eropa Barat dan Amerika Utara tidak menyukai pekerjaan yang bersifat pelayanan, seperti rumah sakit, hotel dan sejenisnya dan kesempatan itu harus diambil oleh pekerja Philippina. Katanya lagi, kalau dulu negara Eropa Barat menjajah kita, sekarang giliran kita menjajah mereka.

Hasil Yang Diperoleh dan Lesson Learn

Dari  berbagai  upaya yang telah dilakukan pemerintah dan dukungan semua kalangan, Philippina sekarang sudah mulai memetik hasilnya, menurut data dari Multilateral Investment Fund of the Inter-American Development Bank, Philippina merupakan Negara penerima devisa terbesar di dunia dari para pekerja mereka. Dari   perputaran uang  para pekerja antar negara di dunia  yang diperkirakan berjumlah  200 milyar dollar setahun, sekitar 15 milyar dollar masuk ke Philippina.

Menurut hasil  dari symposium tentang “Remittance and Poverty Reduction: Learning from Regional Experience and Perspectives” yang diselenggarakan Asian Development Bank (ADB) dan  UNDP di  Manila 12-13 September yang lalu, Penerimaan dari para pekerja ini telah melebihi   Foreign Direct  Investment (FDI) dan Official Development Aid ke negera-negara berkembang. Walaupun secara moral pengiriman tenaga kerja ini masih jadi bahan perdebatan, seperti yang diungkapkan Robert Bestani  seorang pejabat ADB “ It’s wonderful to talk about the free flow of good but it’s not wonderful to talk about the free flow of people”, tetapi realita menunjukkan  kegitan ini merupakan salah satu solusi bagi Negara berkembang yang menghadapi masalah dengan penciptaan lapangan kerja dan pengangguran.

Banyak pelajaran beharga yang bisa dipetik dari pengalaman Philippina ini, yang utama adalah keberanian pemerintahnya untuk mengakui bahwa mereka masih memiliki keterbatasan dalam penciptaan lapangan kerja di dalam negeri, dan menjadikan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sebagai salah satu program utama pemerintah. Bertolak dari berbagai perkiraan persimis tentang kemampuan pemerintah Indonesia menciptakan lapangan kerja baru di dalam negeri, terutama berkaitan dengan menurunnya elastisitas pertumbuhan terhadap penyerapan tenaga dari sekitar 400.000 menjadi 200.000/250.00 per satu persen pertumbuhan. Maka dalam jangka pendek dan menengah, pengiriman tenaga kerja keluar negeri seharusnya merupakan salah satu solusi bagi tingginya pengangguran di Indonesia yang menurut Budiarto Shambazy telah mencapai angka 40 juta orang (Kompas 17 September 2005)

Pembenahan mendasar dalam proses perekrutan perlu segera dilakukan, demikian juga proses pemberangkatan dan kepulangan para pekerja yang terus dihantui berbagai pemerasan. Pemerintah melalui perwakilan diluar negeri diharapkan terus mengembangkan berbagai sistem bagi perlindungan maksimal para pekeja kita. Dalam jangka menengah, lobby tingkat tinggi dengan berbagai negara penerima tenaga kerja perlu lebih diintensifkan,  untuk membuka peluang baru bagi tenaga kerja kita di berbagai tempat, tentunya dengan arah pada tenaga kerja terdidik dan terampil. Negara-negara kaya di timur tengah tentu lebih menyukai pekerja Indonesia,  bila dikaitkan dengan persoalan agama dan budaya.

Dalam jangka panjang, pola pendidikan kita perlu dirubah orientasinya. Siapkan anak didik dari awal menjadi warga dunia, dan juga kembangkan program-program studi yang pasarnya potensial untuk berkembang di manca negara. Penguasaan bahasa asing terutama inggris merupakan suatu keharusan.

(Erizal Jamal dan Maesti Mardiharini, masing-masing Peneliti pada Pusat Analisa Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Deptan dan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan  Teknologi Pertanian, Litbang Deptan, Bogor)